Ripai, A. (2016) Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
42528.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Tata Hubungan keija antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan, mengidentifikasi,mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata Hubungan ketja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kelja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif,dengan metode analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis eksplanatif kualitatif, melalui tehnik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Subjek penelitian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam program P2BN. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa lmplementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh tim pelaksana di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Tim yang ada tidak efektif utamanya dalam hal koordinasi dan tidak efisien karena gemuknya struktur organisasi jika dibandingkan dengan peraturan menteri pertanian no.45/Permentan/ OT.140/8/tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasinya adalah Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten (tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.l40/8/tahun 201, Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau lead agency yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga yang terlibat dalam tata hubungan keija antar kelembagaan terutama aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 42528.pdf |
| Uncontrolled Keywords: | networking; institusional; P2BN; coordination, tata hubungan kerja; kelembagaan; p2bn |
| Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352.13 State and Provincial Administration (Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Provinsi) |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 17 Mar 2017 07:41 |
| Last Modified: | 17 Mar 2017 07:41 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/6466 |
Actions (login required)
 |
View Item |
