Evaluasi Kebijakan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan

Wahyuni, Sri (2016) Evaluasi Kebijakan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42549.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan PPL pada SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011 yang dilihat dari proses pembuatan, implementasi, konsekuensi dan efektivitas dampak kebijakan. Penelitian berlokasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan dalam kurWl waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai 2016. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara dan observasi partisipan. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dengan mempelajari dokumen dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan penempatan PPL yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011 telah mengikuti kaidah pembuatan kebijakan yang benar. Pembuat kebijakan telah melakukan perumusan masalah, penyusunan agenda dan pemilihan alternatif sebelum menetapkan kebijakan. Hanya saja pembuat kebijakan tidak menggunakan metode yang ilimiah dengan data yang valid dalam melakukan pemetaan masalah. Pembuat kebijakan hanya menngunakan logika untuk menyusun alternatif kebijakan. Implementasi kebijakan penempatan PPL tidak dilaksanakan secara konsisten. Komitmen pembuat kebijakan untuk menjadikan kebijakan semakin baik juga kurang,terutama dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai dan makin jauh dari kebutuhan wilayah. Mutasi yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan semakin mengaburkan tujuan penempatan PPL untuk memenuhi kebutuhan wilayah dengan personil yang merniliki keahlian dan kualifikasi yang tepat. Selain itu dasar hukum mutasi yang dilaksanakan selama ini hanya menggunakan Nota Dinas, yang secara hukum tidak kuat, sehingga dapat merugikan kepentingan pegawai. Kesenjangan yang terjadi dalam penempatan PPL disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah PPL yang ada dengan kebutuhan wilayah. Kesenjangan makin melebar karena mutasi yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan bukan untuk memperbaiki keseimbangan an tara keahlian dan kebutuhan wilayah, selain itu banyak mutasi tidak didasarkan pada alasan profesional tetapi cenderung mengakomodasi kepentingan personal. Hal ini membuat dampak baik yang dibarapkan oleh pembuat kebijakan dari penempatan PPL tidak menjadi semakin baik. Peran PPL secara efektif dapat dilihat pada fungsinya sebagai guru dan penasehat bagi petani, tetapi sebagai penganalisa dan organisator perannya masih kurang efektif. Sedangkan peran sebagai penghubung antara petani dengan dinas teknis telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum memenuhi harapan. Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa pembuatan dan implementasi kebijakan yang baik dan konsisten dapat menghasilkan konsekuensi dan efektivitas yang maksimal dalam penempatan PPL.

Actions (login required)

View Item