Implementasi PERDA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Putri, Pratiwi Ayu (2016) Implementasi PERDA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42459.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Tujuan dari Penelitian Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan di bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No. 7 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas· Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara,Observasi, dan Dokumentasi. Sebagaimana analisis yang telah dilakukan bahwa Implememntasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan di bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana namun masih ada beberapa kendala. Dan dari hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa Komunikasi telah dilaksanakan oleh pihak Disdukcapil melalui informasi, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui dengan informasi yang diberikan oleh Disdukcapil. Sumberdaya diantaranya Staf pada Disdukcapil masih kurang dengan dalam kemampuannya, lnformasi dalam hal Sosialisasi telah dilaksanakan oleh pihak Disdukcapil namun masih belum tepat sasaran, Wewenang yang diberikan oleh Disdukcapil ke Kelurahan telah ada tetapi belum ada kerjasama dari pihak Disdukcapil ke pihak instansi lainnya, dan Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdukcapil telah cukup memadai. Selanjutnya untuk Disposisi yang dilakukan oleh pihak Capil adalah dengan memberikan SK (Surat Keputusan) kepada para pelaksana kebijakan. Dan terkait dengan Struktur Birokrasi bahwa SOP pada Disdukcapil telah terlaksana dengan baik dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat dan dilaporkan kepada provinsi setiap bulannya.

Actions (login required)

View Item