Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo

Budisetiawan, Iman (2016) Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42219.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Dusun Lubuk Beringin terletak di bagian atas Kabupaten Bungo dan menjadi penyangga Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Perubahan tutupan yang terjadi pada hutan lindung akan berpengaruh pada dusun ini. Kondisi ini memunculkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Hal itu menjadi alasan masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk berusaha menjaga hutan dengan hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Meskipun demikian mereka tidak mampu menahan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 2008, Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Aturan ini memberi peluang masyarakat desa untuk mengelola hutan yang berada di wilayah administrasinya. Tujuan utama peraturan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peraturan tentang Hutan Desa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Dusun Lubuk Beringin. Penelitian ini dilakukan di Dusun Lubuk Beringin pada bulan Maret hingga April tahun 2015 dengan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tujuh infonnan yang terdiri dari Aparat Pemerintahan Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan pekerja atau aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Infonnan yang terpilih dianggap mengetahui proses pengusulan dan pengelolaan hutan desa. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan Hutan Desa telah menyebabkan terjadinya peningkatan perekonomian dan kemampuan sosial masyarakat,meskipun belum signifikan. Skema hutan desa mulai menjawab kebutuhan masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Mulai dari keresahan akibat perambahan, perasaan tennarginalkan, serta ketakutan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu yang biasa mereka ambil dari kawasan hutan. Skema ini menarik dan berpeluang untuk dikembangkan di desa-desa lainnya yang memiliki hutan dengan beberapa catatan; perlu dilakukan penilaian awal calon pengelola dalam hal kondisi kearifan lokal yang masih berlangsung dan revisi tentang kewajiban pengelola yang memberatkan masyarakat.

Actions (login required)

View Item