Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSDA Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan

Lisran, (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSDA Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

[img]
Preview
Text
42414.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (13MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya, kemudian untuk memperoleh gambaran tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Sumber informasi terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik nonprability sampling melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui wawancara, obeservasi dan studi dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOSDA belum memenuhi syarat akuntabilitas prosedural. Hal ini disebabkan oleh lambatnya penetapan Keputusan Bupati tentang juknis dan alokasi dana BOSDA. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi. Aspek akuntabilitas keuangan menunjukkan belum tertibnya administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban BOSDA. Aspek akuntabilitas manfaat menggambarkan keberadaan dana BOSDA belum sepenuhnya dapat mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan. Ini ditunjukkan dengan besaran honorarium guru non PNS dan honor penjaga sekolah di SMPN 4 Kecamatan Sembakung sebesar 60 ribu per 3 bulan. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA baik akuntabilitas prosedural maupun akuntabilitas keuangan adalah faktor kewenangan, sumber daya manusia, pembinaan,pengawasan, serta SOP BOSDA. Upaya pemerintah antara lain pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, peningkatan SDM, keterbatasan staf PNS tata usaha, merevisi juknis, menetapkan SOP BOSDA. Kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOSDA belum menggambarkan akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan dari aspek akuntabilitas manfaat keberadaan dana BOSDA salah satunya dapat meminimalisir angka putus sekolah. Saran peneliti ke Pemda adalah melimpahkan sebagian kewenangan Bupati,meningkatkan SDM, menetapkan staf PNS tata usaha disekolah-sekolah, melaksanakan pengawasan laporan pertanggungjawaban, merevisi juknis serta membuat SOP BOSDA.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 42414.pdf
Uncontrolled Keywords: Accountability procedural, financial accountability and accountability Benefits, Akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat
Subjects: 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara)
600 Technology and Applied Sciences > 650-659 Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) > 658.15 Financial Management (Manajemen Keuangan)
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: CR Cherrie Rachman
Date Deposited: 20 Apr 2017 03:02
Last Modified: 30 Jan 2019 07:27
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/6660

Actions (login required)

View Item View Item