Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak

Chandra, Ronald (2016) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42347.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak bertujuan untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak Dengan menggunakan teknik dan alat pengumpul data rnelalui wawancara,observasi dan Studi Dokumentasi serta menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah memperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau tentang penyelenggaraan akta pengangkatan anak masih belum maksimal baik dari segi legulasi yang belum jelas maupun segi proses pelayanan dan hingga saat ini masih dalam tahap pembenahan teknis terutama dalam program administrasi kependudukan khususnya program akta pengangkatan anak. Kesimpulan dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak mengalami kendala sebagai berikut belum adanya sosialisasi secara khusus tentang akta pengangkatan anak, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manfaat akta pengangkatan anak, kurangnya koordinasi antar instansi, proses pembuatan yang rumit dan berbelit-belit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini adalah tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Untuk itu perlu adanya komitmen antara lembaga eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, legislatif sebagai lembaga pengawas dan legulator, serta yudikatif dengan fungsi kekuasaan kehakimannya. Dimana masing-masing lembaga diharapkan sumbangsih pemikiran dan ide untuk membuat penyerdahanaan aturan, proses dan kebijak:an yang nantinya dapat memberikan pelayaanan maksimal kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item