Implementasi Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir: (Lokasi Studi Kota Pan gkalpinang, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Wakatobi)

Sofwan, Amir (2016) Implementasi Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir: (Lokasi Studi Kota Pan gkalpinang, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Wakatobi). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42146.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Wilayah pesisir memiliki kara teristik fisik lingkungan, sosial, ekonomi,budaya yang khas scrta men pakan kawasan yang cukup rentan akan perubahan lingkungan dan bencana sebagai dampak dari perubahan iklim yang dapat mcmicu kenaikan muka laut maupun abrasi pantai. Dampak tersebut mempengaruhi aktifitas sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan pantai sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka termasuk kepastian hukum hak atas tanah diatasnya akan menimbulkan potensi konf1ik penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sampai saat ini, kebijakan pertanahan yang mengatur mengenai penguasaan pemilihan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap ermukiman/bangunan yang berada di wilayah pesisir terutama yang berbatasan langsung dengan pantai belum ada, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah. Terkait hal tersebut, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengaturan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir yang diimplementasikan melalui kebijakan pertanahan di wilayah pesisir terutama dalam hal pemberian hak atas tanahnya. Melalui metode analisis kualitatif empiris, diperoleh gambaran bahwa hak atas tanah di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dapat diberikan melalui kebijakan pertanahan dengan mempertimbangkan kriteria antara lain kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota dan tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi. Pemberian hak atas dalam rangka implementasi kebijakan pertanahan tersebut, merupakan jaminan kepastian hukum hak atas tanah berupa kepastian subyek hak kepastian obyek hak dan kepastian jenis hak sesuai peruntukannya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai). Pemberian jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pendaftar dan hak atas tanah sebagaimana pasal 19 UUPA

Actions (login required)

View Item