Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)

Jafar, Hamdi (2015) Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42208.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview

Abstract

TAPM ini berjudul Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu). Fungsi utama DPRD sebagai badan legislasi adalah merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah proses perumusan kebijakan daerah. Kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan belum maksimal, hal ini terlihat dari hanya tiga Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam penelitian ini menggunakan teori Lenvine ( 1990), teori ini untuk mengukur kinerja organisasi dengan tiga indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi legislasi dari indikator Responsivitas sudah terlaksana optimal. Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah ditindak lanjuti DPRD dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Fungsi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai regulator konjlik mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah telah terpenuhi. Dimensi Responsibilitas DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kurang optimal. Kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD. Akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya.

Actions (login required)

View Item