Studi Formulasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Hidayat, Encep (2016) Studi Formulasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42263.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Preview

Abstract

CSR merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut mendorong anggota lcgislatif Kabupatcn Kotawaringin Barat melalui hak inisiatifnya menerbitkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perda inisiatif ini disahkan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Mengetahui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2012? (2) Mengetahui faktor-faktor apa yang ikut mendukung serta menghambat penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012? Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Pembuatan Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan. Untuk menilai kebijakan ini Pelu dilakukan analisa kebijakan. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil wawancara selanjutanya dilakukan analisa dengan metode analisa kebijakan publik menurut William Dunn. Dari hasil penelitian diperoleh temuan, bahwa proses penyusunan perda meliputi tahapan penyusunan rancangan, pernbahasan rancangan, pengesahan dan pengundangan dan sosialisasi. Penyusunan perda telah melalui mekanisme penyusunan naskah akademik dan uji publik, pembahasan telah dilakukan pembahasan tingkat 1 dan 2, pengesahan dan pengundangan telah melalui evaluasi oleh provinsi dan sosialisasi telah dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Dalam penyusunan perda ini ditemukan kurangnya peran serta dan partisipasi aktif stakeholder (pengusaha dan masvarakat). Sosialisasi kurang efektif serta peraturan turunan perda belum ada. Faktor yang mendukung penyusunan perda ini adalah adanya amanat peraturan perundangan, dukungan masyarakat perlunya pengaturan CSR serta banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Faktor yang menghamhat penyusunan perda adalah kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan dan pembahasan perda serta kurangnya kepedulian pcrusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Actions (login required)

View Item