Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu

Ngunjunau, Umbu Lapu (2015) Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42584.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Preview

Abstract

Penelitian mengangkat masalah bagaimana lmplementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menganalisis besarnya kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Penelitian inj bersifat kualitatif dengan Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek-aspek penelitian, kemudian mendeskripsikan aspek-aspek tersebut, yaitu implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Untuk menentukan fakta-fakta yang diamati maka peneliti melakukan investigasi dengan cara mewawancarai beberapa informan kunci, meliputi aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan IMB, anggota DPRD dan masyarakat yang telah mengurus IMB, juga mengumpulkan informasi lain dalam bentuk tulisan dan laporan yang berada di tempat peneJitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu kumpulan daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada infrman kunci dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, laporan dan literatur kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur bdum berjalan efektif yang disebabkan oleh faktor implementasi kebijakan yang belum berjalan baik, utamanya menyangkut kompetensi staf yang belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah,dukungan politik dari legislatif yang masih rendah dan tingkat komunikasi yang belum baik. Sedangkan faktor kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelayanan IMB secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik atau sudah memuaskan masyarakat yang mengurus izin. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sumba Timur belum berjalan efektif. Dalam arti, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur sehingga sasaran implementasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Surnba Timur sampai saat ini belurn tercapai.

Actions (login required)

View Item