Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan

Kurniawan, Raden Iwan (2016) Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42516.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas di bidang perizinan, nonpenzman dan penanaman modal. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP merupakan altematif proses pembelajaran untuk melihat keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan tugas selama ini, sekaligus sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara PTSP. Kinerja pelayanan (merujuk pendapat Agus Dwiyono) di lihat dari dimensi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, reponsibilitas dan akuntabilitas. Peneliti berupaya menggali infonnasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi (merujuk pendapat Payaman Simanjuntak) yaitu dimensi dukungan organisasi, kemampuan manajemen dan kompetensi aparatur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa kinerja BKPMPT Kabupaten Nunukan secara umum masih belum optimal, namun pada dimensi responsivitas dan akuntabilitas telah menunjukan hasil yang lebih baik. Kemampuan manajemen dan dukungan organisasi belum memadai, sedangkan kompetensi aparatur cukup baik.Komitmen kepala daerah bersama jajarannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan terutama pembangunan gedung kantor, meningkatkan iklim investasi daerah, serta kebijakan insentif bagi aparatur secara proporsional.

Actions (login required)

View Item