Implementasi Good Governance Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan)

Syayuti, (2016) Implementasi Good Governance Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42241.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Angggaran Belanja Daerah (APBD). Penelitian implementasi good governance dalam pengadaan barang dan jasa pada program pendidikan di Kabupaten Bungo, akan menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner, pengamatan dan wawancara terhadap tiga puluh satu informan yang diambil secara sengaja atau purpossive. Data dianalisis dengan cara mereduksi data, interpretasi, menentukan kualitas data dan menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan konsep good governance dalam pengadaan barang dan jasa pada program pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik, prinsip partisipasi, rule of law, kesamaan hak dan pemerataan, konsensus, efesien dan efektifitas serta akuntabiltas telah terwujud dan terlaksana. Pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Bungo berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan, birokrasinya telah berjalan dengan baik, pejabat pengadaan barang dan jasa adalah orang yang berkompeten dan berkualifikasi serta memiliki wewenang khusus. Peran serta masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa terlaksana mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Perlu disarankan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa senantiasa berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Publikasi melalui media massa perlu ditingkatkan guna keterbukaan informasi tentang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pihak legislatif mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa dan tidak ada terjadi intervensi yang mengakibatkan deskriminatif dan kepincangan dalam pembangunan pendidikan.

Actions (login required)

View Item