Kira, Yohanes (2016) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
42253.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview |
Abstract
Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 perihal petunjuk teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Dan (2) Mengidentifikasikan dan menganailisis faktor-faktor penghambat impiementasi kebijakan Aiokasi Dana Desa di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan adalah metode analisa kualtiatif dengan model komponensial. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kccamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan. Dan (2) Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kedua desa sampel (desa Long Tungu dan desa Long Lembu) di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan adalah (a). Faktor Komunikasi, faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada (weakness / kelemahan),sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang. Hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan (treatment/ancaman). (b ). Faktor Sumber Daya, faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD (Weakness / Kelemahan), sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai (Treatment/Ancaman), sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan. (c). Faktor Sikap Pelaksana, faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADD (Weakness / Kelemahan) yang menggangap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka (Treatment / Ancaman). (d). Faktor Keorganisasian Birokrasi, faktor penghambat adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) (Weakness / Kelemahan) dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Desa ADD (Treatment / Ancaman).
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 42253.pdf |
| Uncontrolled Keywords: | the village Fund Allocation, communication, resources, attitudes,bureaucratic structur, Alokasi dana desa, Komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi |
| Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352 Local Regulation/Regional Autonomy (Peraturan Daerah/Otonomi Daerah) |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 31 Aug 2017 05:45 |
| Last Modified: | 14 Nov 2018 06:34 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/6901 |
Actions (login required)
 |
View Item |
