Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat)

Sastrawan, Budi (2014) Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41809.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian in1 bertujuan untuk mengetahui bagaimana impelementasi kebijakan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. penanganan konflik batas daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan serta menidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan konflik batas daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penetapan batas daerah, baik di level provinsi Nusa Tenggara Barat (Biro Pemerintahan),maupun di level kabupaten (Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum), anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imp\ementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dilihat dari aspek komunikasi sudah terimplementasi cukup baik, namun dari aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemui adanya hambatan. faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, adanya komitmen yang kuat dari Gubemur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa serta Bupati Sumbawa Barat dalam penanganan konflik batas daerah, dilaksanakarmya soisalisasi peraturan terkait dengan batas daerah dan adanya kegiatan penegasan batas daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas dan kuantitas tim penegasan batas daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten belum memadai; sarana dan prasarana yang belum memadai;ketersediaan anggaran yang belum memadai, dan konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dilakukan optimalisasi pada aspek sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi.

Actions (login required)

View Item