Implementasi Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringin Barat

Nahrowi, Ahmad (2013) Implementasi Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41282.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan “Implementasi Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Mengingat asas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diterima secara universal di Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan asas desentralisasi dan secara umum tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekaatan structural efficiency model, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan participatory model. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004. Didalamnya secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah. Intinya Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila Pemerintah Daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan, sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan. Sebagai gambarannya adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Selama ini apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah tugas pokok dan fungsi Kelurahan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi untuk penganggarannya belum sesuai, karena amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 belum sepenuhnya di terapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan “Tugas Akhir Program Magister” TAPM ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang suatu permasalahan, kemudian dianalisis guna mencari alternative pemecahan masalah. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari dan mengamati suatu masalah dengan mengumpulkan data, fakta-fakta melalui wawancara untuk dianalisa dan diinterperestasikan secara tepat, sehingga memberikan gambaran tentang masalah, serta hubungan dari fenomena-fenomena yang mempengaruhinya. Hasil temuan penelitian ini adalah: 1) Bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan masih menemui beberapa kendala ataupun hambatan karena bagi daerah yang belum mengimplementasikan peraturan ini tidak ada sangsi yang jelas. Selain itu dari pemerintah pusatpun sampai saat ini juga tidak memaksakan supaya daerah secepatnya untuk mengimplementasikan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan sepenuhnya. 2) Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya aturan turunan baik itu dari Kementrian Dalam negeri dan juga Kementrian Keuangan, setelah itu Pemerintah Daerah juga membuat aturan turunan yaitu berupa Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati. 3) Dalam implementasi Peraturan Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini juga perlu di singkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya hal itu ada petunjuk tersendiri akan pelaksanaan eselon IV sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kantor yang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara penuh adalah kantor yang eselon III. 4) Dalam implementasi Peraturan Pemrintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya kesiapan daerah karena sampai saat ini belum semua daerah dapat menerapkan PP yang dimaksud, bagi daerah yang belum siap supaya pemerintah pusat memberikan pernhatian yang lebih, karena pada hakekatnya ini adalah dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.

Actions (login required)

View Item