Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten

Milwan, (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten. Doctoral thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

[img]
Preview
Text
43124-.pdf - Submitted Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 dilihat dari dimensi dan determinan implementasi kebijakan publik. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang menampilkan dua hal utama yaitu dimensi dan determinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Tehnik pengumpul data melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian: 1) implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a) Dimensi kinerja implementasi kebijakan yaitu sosialisasi target program dan kerjasama antar organisasi masih rendah sehingga APK dan APM belum mencapai target. b) Dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap. c) Dimensi efisiensi yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar. 2) determinan yang mempengaruhi ketidakkeberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014-2016: a) faktor substansi kebijakan: tidak ada kejelasan tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang dan belum ada Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan dasar. b) faktor perilaku tugas pelaksana kebijakan : komitmen, tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih rendah. c) faktor interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang media sosial. d) faktor partisipasi kelompok sasaran: partisipasi masyarakat sasaran dan stake holders masih rendah (jumlah angka putus sekolah masih cukup tinggi). e) faktor ketersediaan dana, pelaksana, peralatan, informasi dan teknologi belum cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model baru implementasi kebijakan yaitu Model Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK).

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information (ID): 43124.pdf
Uncontrolled Keywords: kebijakan pendidikan, dimensi kebijakan, determinan kebijakan, wajib belajar, education policy, policy dimensions, policy determinants, compulsory education
Subjects: 300 Social Science > 320-329 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan) > 320 Political dan Government Science (Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan)
Divisions: Thesis,Disertasi & Penelitian > Tesis - Karya Dosen UT
Depositing User: AD Administrator
Date Deposited: 10 Sep 2018 02:42
Last Modified: 10 Sep 2018 02:42
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7414

Actions (login required)

View Item View Item