Implementasi Jaminan Kesehatan Bangka Selatan (JKBS) di Kabupaten Bangka Selatan 2012

Dwijayanti, Teguh (2012) Implementasi Jaminan Kesehatan Bangka Selatan (JKBS) di Kabupaten Bangka Selatan 2012. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40971.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Jaminan Kesehatan Bangka Selatan di Kabupaten Bangka Selatan merupakan bentuk jaminan sosial kesehatan yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Dalam implementasi kebijakan ini masih terdapat kendala. Kondisi inilah kemudian menjadi fokus penelitian untuk melihat proses implementasi dan hambatan-hambatan dalam proses Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Bangka SeIatan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa sumber informasi Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, profil dan sumber lainnya. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Jaminan Kesehatan Bangka Selatan, merupakan kebijakan incremental. Kebijakan JKBS dilihat dari Standar dan sasaran kebijakan yang sifatnya nyata, menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Pada setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, dana dan fasilitas. Dalam hubungan antar organisasi, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Dari karakteristik agen pelaksana Kebijakan JKBS tetap terimplementasikan, meskipun mengalami pergantian kepemimpinan. Sedangkan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam disposisi implementator, Kebijakan JKBS dibuat dan dirancang oleh penentu kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengelola kebijakan juga mempunyai sikap bahwa JKBS adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi implementasi kebijakan ini maka dapat dipertimbangkan sumber daya manusia hendaknya bukan hanya tenaga verifikator, tetapi juga tenaga yang lain, seperti tenaga medis maupun paramedik, Sedangkan untuk menjamin pendanaan atau pembiayaan yang memadai sebaiknya dengan menerapkan sistem perencanaan penganggaran kapitasi yang sesuai kaidahnya Sebagai agen pelaksana kebijakan, harus lebih menggiatkan kegiatan yang bersifat sosialisasi tentang JKBS, juga perlu diterapkan prosedur tetap ataupun petunjuk pelaksanaan JKBS yang lebih jelas dan tepat.

Actions (login required)

View Item