Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan

Pirdaus, (2016) Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42826.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi PKH di Kabupaten Nunukan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) Wawancara mendalam (deep interview) dan (2) Studi dokumentasi. Data primer diambil dengan teknik purposive sampling dari 30 orang di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif, sedangkan data hasil studi dokumentasi dan wawancara mendalam dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia melalui alat pengumpul data, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen resmi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai pada proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. (1) Faktor pendukung meliputi (a) Komunikasi, materi yang disampaikan oleh tenaga pendamping sudah jelas dan konsisten yang bersumber dari pedoman umum PKH dan dapat dipahami secara keseluruhan oleh peserta PKH.(b) Sumberdaya PKH yang tersedia di Kecamatan Nunukan meliputi 1 orang pendamping dan 1 orang koordinator kabupaten merangkap tenaga pendamping.( c) Struktur birokrasi, pelaksana kegiatan PKH di lapangan sudah dilengkapi dengan Standard Operating Prosedures (SOPs) dan setiap staf atau pegawai PKH memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. (2) Faktor penghambat meliputi (a) Komunikasi, pada variabel transmisi yaitu kurangnya pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.(b) Sumberdaya, belum tersedia fasilitas berupa sekretariat Unit Pengelola PKH di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. (c) Disposisi, pengangkatan staf PKH yang ada, masih menjadi wewenang Kementerian Sosial, dan sampai saat ini tenaga pendamping tidak memiliki insentif dan biaya operasional untuk ke lapangan. Hasil penelitian terhadap Implementasi PKH di Nunukan, disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan pada wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. (2) Perlunya pendanaan sheering dari pemerintah daerah, untuk operasional sekretariat UPPKH dan tenaga pendamping di lapangan. (3) Menyediakan sekretariat UPPKH pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa (4) Rekrutmen staf PKH, melibatkan pemerintah daerah, agar penempatan di wilayah kerja sesuai dengan tempat tinggalnya

Actions (login required)

View Item