Analisis Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform Di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertama, Johanes Paulus (2016) Analisis Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform Di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42816.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (16MB) | Preview

Abstract

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sulitnya akses masyarakat terhadap tanah merupakan permasalahan besar yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia. Konsentrasi tanah disebagian kecil masyarakat di satu sisi dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tanah disisi lain membawa dampak pada ekskalasi konflik dan sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan salah satu kebijakan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penguasaan tanah Negara dan pemerataan penguasaan tanah yang berkeadilan melalui suatu kebijakan yang dikenal dengan istilah Reforma Agraria yang ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah melalui kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform kepada para petani dan penggarap harus dilaksanakan secara terencana dan sistimatis sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kejahteraan rakyat. Kegiatan redistribusi tanah bertujuan agar para petani dan penggarap yang tidak memiliki tanah pertanian dapat memiliki tanah untuk dikerjakan secara aktif sesuai dengan mata pencahariannya sebagai petani. Kegiatan redistribusi ini juga bertujuan untuk melindungi para petani dan penggarap dari penguasaan tanah berskala besar oleh para spekulan tanah demi untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Ngada. Peneliti akan menggambarkan secara sistimatik dan faktual mengenai tahapan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dan menggambarkan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memilih 3 Desa di wilayah Kabupaten Ngada, yaitu Desa Malanuza Kecamatan Golewa, Desa Ngabheo Kecamatan Soa, dan Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung sebagai lokasi dan obyek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Malanuza Kecamatan Golewa, Desa Ngabheo Kecamatan Soa dan Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tahapan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Beberapa tahapan kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan secara bersamaan dengan tahapan lainnya dengan alasan bahwa terbatasnya ketersediaan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sangat menghambat dalam kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah dan alasan lainnya yaitu agar pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang cukup dominan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi peserta redistribusi tanah, pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yaitu biaya yang cukup mahal, Kantor Pertanahan yang berada jauh dari lokasi kegiatan Redistribusi Tanah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan redistribusi tanah. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut adalah dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang lebih sistimatis sehingga dapat mengurangi segala biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta kegiatan redistribusi tanah, membentuk kepanitiaan local yang berfungsi memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dan lebih meningkatkan intensitas penyuluhan demi menambah pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan redistribusi tanah pada khususnya dan pengetahuan mengenai hukum pertanahan pada umumnya.

Actions (login required)

View Item