Implementasi Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Zulkhaidi, Firman (2017) Implementasi Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43062.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi self assessment system dan mengidentifikasi faktor faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan system self assessment, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan secara mandiri nilai pajaknya. Agar supaya sistem ini dapat mencapai sasarannya, fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan pada fiscus diupayakan peningkatannya. Arah dan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam studi ini penulis menggunakan teori Grindle sebagai kerangka pikir dengan mencoba menganalisa pengaruh isi kebijakan dan Kontcks implementasi kebijakan terhadap Implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualititatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Karimun. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan self assessment system dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun masih belum optimal pelaksanaannya di tingkat implementator yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (1) Terbatasnya sumber daya manusia pada fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Tingkat kesadaran, kepatuhan, displin, dan kejujuran wajib pajak yang masih rendah. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan daerah dengan menambahkan pegawai pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan melaporkan wajib pajak atas ketidakpatuhan yang dilakukan secara sengaja kepada pihak yang berwajib Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi self assessment system dan mengidentifikasi faktor faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan system self assessment, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan secara mandiri nilai pajaknya. Agar supaya sistem ini dapat mencapai sasarannya, fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan pada fiscus diupayakan peningkatannya. Arah dan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam studi ini penulis menggunakan teori Grindle sebagai kerangka pikir dengan mencoba menganalisa pengaruh isi kebijakan dan Kontcks implementasi kebijakan terhadap Implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualititatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Karimun. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan self assessment system dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun masih belum optimal pelaksanaannya di tingkat implementator yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (1) Terbatasnya sumber daya manusia pada fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Tingkat kesadaran, kepatuhan, displin, dan kejujuran wajib pajak yang masih rendah. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah dengan menambahkan pegawai pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan melaporkan wajib pajak atas ketidakpatuhan yang dilakukan secara sengaja kepada pihak yang berwajib

Actions (login required)

View Item