Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen

Arsyad, Muhammad (2016) Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen. Masters thesis, Universitas Terbuka.

[img]
Preview
Text
42824.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6MB) | Preview

Abstract

Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dibidang perizinan. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan menetukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pengurus Izin Mendirikan Bangunan melalui perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan ┬Ěrerpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implemntasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.Untuk mengetahui kendala dan Faktor-Faktor yang dihadapi dalam pemberian izin mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah. Berdasarkan basil pembahasan maka dapat ditarik beberapa benang merah dari penelitian ini, lmplemntasi kebijakan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat terlaksana secara obtimal, dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada kenyataannya masi banyak yang belum memiliki IMB untuk bangunan mereka, kbususnya perumahan. Pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan selama ini dirasakan masih sangat kurang, proses penerbitan IMB yang dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai dengan Standart Operating Prosedur. Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Y apen yang berlaku mengenai IMB ini masih sangat terlihat, tidak hanya masyarakat namun Dinas atau lembaga terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan penerbitan untuk kepemilikan IMB itu sendiri. Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang IMB saat ini masih belum terealisasi secara maksimal, selain karena masih banyak bangunan khusunya perumahan yang belum, memiliki IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan seperti sangksi administrasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 42824.pdf
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Perda Nomor 15 T ahun 2012, Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Policy, Regulation No. 15' 2012, Service Building Permit
Subjects: 300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336.3 Fiscal Policy, Public Borrowing, Debt, Expenditure (Kebijakan Fiskal)
300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran)
300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352 Local Regulation/Regional Autonomy (Peraturan Daerah/Otonomi Daerah)
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: Praba UT
Date Deposited: 13 Nov 2018 03:20
Last Modified: 27 Nov 2018 07:48
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7568

Actions (login required)

View Item View Item