Analisis Kinerja Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Flores Timur

Maran, Petrus Pedo (2013) Analisis Kinerja Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Flores Timur. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41549.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabat publik berupa penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah publik serta mengatur kehidupan bersama, serta pada akhimya juga harus dianalisis guna mengetahui kinerja kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan mencakupi proses perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, pengangkatan sekretaris desa di Kabupaten Flores Timur bertujuan mencapai penyelenggaraan adminsitrasi desa yang efektif dan efisien. Persoalannya adalah setelah diimplementasikan enam tahun laIu sejak tahun 2007, apakah kinerja kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian adaIah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di Kabupaten Flores Timur, melalui anaIisis proses, hasil (output) dan outcome kebijakan. Penelitian ini adaIah penelitian kualitatif sehingga menggunakan analisis data kualitatif model spradley dengan cara membagi domain analisis ke dalam tiga dimensi yakni proses, output dan outcome kebijakan. Hasil analisis data menunjukan pada dimensi proses pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS tidak menggunakan mekanisme pengadaan tetapi pengangkatan pegawai yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2007. Dimensi output menunjukan bahwa kebijakan ini hanya berdampak pada 6,06% dari seluruh aparat desa yang berjumlah 2367 sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas. Perubahan status sekretaris desa menjadi PNS menghasilkan juga perbedaan profit struktur organisasi pemerintah desa. Terdapat tiga tipe desa,yakni Desa Tipe A dengan status sekretaris desa PNS, Desa Tipe B dengan status sekretaris desa non PNS dan Desa Tipe C dengan jabatan sekretaris desa yang lowong atau tidak diisi. Dimensi outcome, kebijakan ini belum memberi dampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan di desa. Berdasarkan kesimpulan analisis data maka direkomendasikan tiga hal yakni pertama, jika kebijakan ini dilanjutkan maka mekanismenya harus diubah dari pengangkatan menjadi pengadaan PNS bagi sekretaris desa sehingga mengutamakan tes kompetensi. Kedua, segera mengisi kekosongan sekretaris desa akibat adanya keputusan bupati untuk menghentikan pengangkatan dan pergantian sekretaris desa non PNS. Ketiga, mendesain ulang kedudukan, tugas, dan fungsi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya melalui restrukturisasi organisasi pemerintah desa dengan menerapkan model lini dan staf. Keempat, bimbingan dan pelatihan teknis bagi sekdes baik PNS maupun non PNS. Dengan demikian kebijakan pengangkatan sekretaris desa merupakan inovasi serta media pemberdayaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah desa.

Actions (login required)

View Item