Erlina, (2016) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nunukan (Kajian Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
42820.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingak III di Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi diklat berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, dan merupakan diklat pola baru melalui 5 (iima) tahapan proses pembeiajaran. Sebagai penyelenggara, BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengemban fungsi dan tugasnya masih ditemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan tersebut. Hal empirik inilah, kemudian peneliti mengadakan evaluasi terhadap kenyataan tersebut Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa penyelenggaraan Diklat Pim III pola baru di Kabupaten Nunukan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, dan usaha yang dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini kerangka fikirnya merujuk pada Daniel Stufflebeam dengan model CIPP (Contex, Input, Process dan Product) secara kualitatif dan proses analisisnya berdasarkan Miles dan Huberman. Pembuktian dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan dari BKDD, dari Coach, Mentor, peserta dan pihak PKP2A III LAN Samarinda sebagai penjamin mutu. Hasilnya adalah bahwa penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan tahun 2015 secara garis besar telah memenuhi ketentuan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, namun belum tertib administrasi, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar yang ada, serta daya dukung Sumber Daya Manusia penyelenggara belum mampu membuat ideal dan optimalnya penyelenggaraan diklat. Adapun faktor yang mendukung adalah karena adanya program Nawacita, ketersediaan anggaran yang terns ditingkatkan, namun faktor penghambatnya masih bertumpu pada akses keterbatasan akibat kondisi geografis, ketersediaan Wi, Coach, dan SDM yang memiliki sertifikat, sehingga oleh BKDD telah berupaya melalui menjemput bola dengan stakeholder yang membidangi akreditasi Diklat, kemudian secara bertahap melakukan perbaikan sarana prasarana bahkan te1ah menyiapkan lahan 10 Ha untuk membangun fasilitas diklat yang lebih konferehensif, juga telah mengajukan anggaran dalam rangka mendapatkan akreditasi sehingga harapannya BKDD dapat menye1enggarakan diklat dengan mandiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disaraukan agar penyelenggaraan berikutnya, BKDD lebih tertib administrasi sesuai standar dari LAN RI sehingga mudah dipertanggungjawabkan, kemudian untuk lebih efektif dan efisiensi penye1enggaraarmya diharapkan pengembangan kompetensi SDM melalui diklat MOT dan TOC, dan diklat coach dan widyaswara dari internal Kabupaten Nunukan sendiri.
Actions (login required)
 |
View Item |
