Keberpihakan Birokrasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Istianda, Meita (2015) Keberpihakan Birokrasi pada Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Economicus, 7 (1). pp. 86-96. ISSN 1978-7294

Preview

Text meita-02.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (8MB) | Preview

Abstract

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuataan negara untuk mensejahterakan bangsanya tidak hanya ditopang oleh satu kekuatan politik, tetapi ditopang oleh berbagai macam kekuatan politik. Kekuatan tersebut berasal dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok regional, etnis, agama, asosiasi, dan birokrasi. Kekuatan ini apabila bersinergi dengan baik mampu menghasilkan perimbangan kekuatan yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Birokrasi sebagai salah satu kekuatan politik memiliki peran yang strategis. Birokrasi memiliki wewenang dalam mengatur hajat hidup orang banyak, sumber daya a/am, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta penguasaan terhadap pengetahuan dan informasi yang tidak sepenuhnya dimiliki pihak lain. Dengan perannya itu, seharusnya Birokrasi mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mencapai kesejahteraannya. Namun kenyataannya, di tahap ke-2 RPJM, Birokrasi seakan kurang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan survei lembaga Transparency Internasional yang naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada tahun 2012, bocornya dana pembangunan akibat kasus korupsi dana bantuan sosial, maupun proyek-proyek pemerintahan lainnya. Hal ini sungguh ironis, di tengah gaung Reformasi yang menginginkan terciptanya good governance. Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah mendorong terciptanya good governance dan mendorong keberpihakan birokrasi kepada masyarakat, makalah ini mengkaji bagaimana peran birokrasi seharusnya. Kajian dilakukan melalui telaah pustaka, dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.

Actions (login required)

View Item