Sabaniah, Sitti (2017) Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
43405.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Preview |
Abstract
Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah pada dasarnya terbentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu pula di Kabupaten Nunukan dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan daerah. Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah yang baru (OPD Baru) terjadi karena adanya perubahan secara signitikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sehingga perlu penyesuaiann terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Nunukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Asas Otonomi Daerah dan nomenklatur dari kementerian dan lembaga terkait. Dalam pene1itian ini yang menjadi masalah penelitian adalah proses pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah (OPD Baru) serta hambatan-hambatan yang terjadi dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Somber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive dan yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara dan observasi (pengamatan• langsung), sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33). Dari basil penelitian ini, diperoleh bahwa pembentukan dan susuuau organisasi peraugkat daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan sudah menyesuaikan urusan pemerintahan konkuren namun belum semuanya sesuai dengan asas dan prinsip pembentukan perangkat daerah. Asas pembentnkannya ada 8 (delapan) yaitu : (I) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (3) efisiensi; (4) efektivitas; (5) pembagian habis tugas; (6) rentang kendali (7) tala kerja yang jelas; dan (8) fleksibelitas. Sedangkan prinsip ada 5 (lima) yaitu : (1) memperhatikan kondisi daerah; (2) kebutuhan daerah; (3) beban kerja daerah; (4) tepat ukuran; dan (5) tepat fungsi. Hambatan-hambatan yang terjadi dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan adalah sumber daya modal yang belum memadai dan pembagian kerja masih ada yang tumpang tindih.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 43405.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Susunan Perangkat Daerah, Composition of Local Devices. |
Subjects: | 300 Social Science > 340-349 Law (Ilmu Hukum) > 348.02 Law, Statutes (Undang-undang, Peraturan-peraturan) 300 Social Science > 340-349 Law (Ilmu Hukum) > 348.598 Law of Indonesia (Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352 Local Regulation/Regional Autonomy (Peraturan Daerah/Otonomi Daerah) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | Praba UT |
Date Deposited: | 04 Dec 2018 08:57 |
Last Modified: | 08 Dec 2023 04:10 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7725 |
Actions (login required)
View Item |