Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilllih (Studi Tentang Implementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 di Kabupaten Sintang)

Samuel, (2017) Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilllih (Studi Tentang Implementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 di Kabupaten Sintang). Masters thesis, Universitas Terbuka.

[img]
Preview
Text
43398.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (8MB) | Preview

Abstract

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah bahwa data pemilih menjadi sumber konflik atau ketidakpuasan semua pihak, karena sulit untuk menyediakan data pemilih yang benar-benar dapat dipercaya untuk digunakan dalam setiap agenda Pemilu. Persoalan utama yang dihadapi akibat dari kurang akurat agregat data pemilih akan berimplikasi pada konflik antara penyelenggara Pemilu dengan kontestan Pemilu maupun antar sesama kontestan Pemilu. Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 di Kabupaten Sintang Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bentuk penelitian survey (survey) dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan kebijakkan Peraturan KPU disosialisasikan kepada pihak terutama penyelenggara baik itu PPK, PPS, dan PPDP itu pedoman untuk menentukan data pemilih. Semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam jadwal waktu oleh KPU, yang dilakukan mengikuti jadwal waktu yang tersedia. Sosialisasi kepada penyelenggara tingkat bawah merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu penyelenggara memaharni pelaksanaan penyusunan data pemilih dengan bimbingan teknis yang dilakukan dapat dipahami oleh semua level pelaksanaan mulai dari PPK, PPS, dan PPDP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusunan daftar pemilih hams dikomunikasikan kepada PPK, PPS, dan PPDP, sumber pembiayaan dan petugas penyusunan daftar pemilih, disposisi kewenangan penyusunan daftar pemilih dan Struktur birokrasi penyusunan daftar pemilih pada setiap tingkatan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 43398.pdf
Uncontrolled Keywords: Implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih, peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013, Implementation of policies the voters list, the regulation electoral commision Number 09Year 2013
Subjects: 300 Social Science > 320-329 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan) > 324.6 Election System (Pemilihan Umum, Pemilu)
300 Social Science > 340-349 Law (Ilmu Hukum) > 348.02 Law, Statutes (Undang-undang, Peraturan-peraturan)
300 Social Science > 340-349 Law (Ilmu Hukum) > 348.598 Law of Indonesia (Undang-undang, Peraturan-peraturan diĀ Indonesia)
300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara)
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: Praba UT
Date Deposited: 05 Dec 2018 07:08
Last Modified: 05 Dec 2018 07:10
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7736

Actions (login required)

View Item View Item