Istianda, Meita (2016) Etnosentrisme dan Primordialisme dalam Perpolitikan Indonesia di Era Otonomi Daerah. In: Seminar Publik: Sosialisasi dan Pendidikan Politik Masyarakat di tengah Ego Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 30 April 2016, Belitung.

Preview	Text meita-20a.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview
Preview	Text meita-20b.pdf - Cover Image Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (470kB) | Preview

Abstract

Era Otonomi Daerah yang telah berlangsung selama hampir tujuh belas tahun, membawa perubahan pada wajah perpolitikan Indonesia. Dimulai dari UU No.22 Tahun 1999 -Pasal I huruf h: Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan-, kemudian UU No.32 Tahun 2004 -Pasal I angka 5 yang berbunyi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan; pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya dibanding dengan periode sebelumnya (rezim Orde Baru). Kehadiran Undang-Undang tersebut, bagi daerah merupakan peluang mewujudkan aspirasi daerah untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah langsung.

Actions (login required)

View Item