lrwanto, Suryo (2017) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
43424.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Preview |
Abstract
Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Dinas Lingkungan Hidup mencari jalan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penarikan retribusi persampahan/ kebersihan, sebagai dasar hukum penarikan retribusi persampahanlkebersihan, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksana Perbup tersebut dalam penelitian akan dideskripsikan dan analisis sejauh mana proses implementasi tersebut dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang dikembangkan George C Edwards III dan Marilee S. Grindle, kedua teori ini akan dilihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi perbup tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Pada tahapan atau proses ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi persampahan/ kebersihan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian didapatkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi perbup tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, adapun faktor pendukung dan penghambatnya adalah komunikasi, sumberdaya, komitmen para pelaksana dan dukungan kelompok kepentingan
Actions (login required)
View Item |