Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Pada Perokok Pemula (Fenomena Perokok Pemula di Pondok Pesantren)

Astiyani, Beni (2017) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Pada Perokok Pemula (Fenomena Perokok Pemula di Pondok Pesantren). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43259.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 tahun 2012 pada perokok pemula dengan model implementasi Edward III meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Untuk memotret kondisi perokok pemula dipilih lokasi pondok pesantren sebagai salah satu area kawasan tanpa rokok yang erat kaitannya dengan perokok pemula. Pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam kepada subyek penelitian yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP, DPRD, AMP AR. Sedangkan sebagai informan terkait perokok pemula yaitu santri pondok pesantren dan pengurusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komunikasi yang dilakukan oleh implementor kota kepada pimpinan pondok pesantren dan santri terkait KTR kurang efektif (2) lemahnya komitmen dan keteladana nsikap di level pimpinan daerah dan pondok pesantren, (3) keterbatasan staf pelaksana dan anggaran serta keberadaan smoking area kurang memenuhi standar, (4) belum ada struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur khusus dalam implementasi KTR pada perokok pemula. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok dan bahaya rokok langsung kepada anak/remaja melalui penyuluhan langsung dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana meningkatkan pengetahuan anak/remaja; meningkatkan koordinasi dengan pimpinan lembaga, dalam hal ini pengasuh pondok pesantren sebagai upaya umpan balik atas informasi yang telah disampaikan mengenai ketentuan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di lembaga pendidikan;meningkatkan komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; dan perlunya regulasi khusus yang mengatur perokok pemula

Actions (login required)

View Item