Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan

Saputra, Agus Ari (2017) Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43128.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview

Abstract

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2032 harus melibatkan peran masyarakat sesuai undang-undang Penataan Ruang Nomor 27 Tahun 2007. Namun dalam implementasinya masih belum optimalnya peran masyarakat masyarakat, hal ini disebabkan antara lain: 1). Kurang optimalnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, 2). Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam penyusun, 3). Kurang pemerintah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang menganggap masyarakat sekadar objek pembangunan, 4). masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan gambaran bagaimana proses penjaringan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan menggunakan mekanisme perwakilan dari tim BKPRD sehingga peran partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tidak optimal dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1 ). beberapa tahapan proses penyusunan RTR W masih belum mengikuti tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang serta prosedur penyusunan tata ruang kabupaten, 2). Pada setiap pengambil keputusan hanya diwakili elite pemerintah saja sehingga keputusan tersebut sulit dinilai berdasarkan keinginan masyarakat.

Actions (login required)

View Item