Konflik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Peredaran Dan Penertiban Minuman Alkohol : (Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur)

Punding, Punding (2013) Konflik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Peredaran Dan Penertiban Minuman Alkohol : (Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41645.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana konflik yang terjadi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol; dari proses perencanaan, proses persiapan, teknik penyusunan, proses perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan. Disarnping itu dalam penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana kekuatan politik yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berfungsi secara efektif dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda No.2 Tahun 2011. Penelitian ini menggllnakan metode penelitian lrualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, angket dan studi dokumen. Berdasarkan analisa dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kontlik yang teljadi dalam pembahasan rancangan Perda No.2 Tahun 2011 adalah konflik yang terjadi akibat dari retorika politik di lembaga legislatif. Kekuatan politik DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembentukan Perda belum beljalan seperti yang diharapkan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya. Dari hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pimpinan partai politik dalam hal rekrutmen kademya yang akan duduk menjadi anggota legislatif agar memperhatikan usia, latar belakang pendidikan serta membekali pengetahuan tentang tata pemerintahan dan tatacara penyusunan produk hukum daerah; sehingga ketika meraka sudah duduk menjadi anggota DPRD, mereka rnampu mengimbangi eksekutif yang sudah berpengalaman.

Actions (login required)

View Item