Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Apriandhini, Megafury and Wahyuni, Purwaningdyah Murti (2016) Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. In: Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi, 19 Oktober 2016, UTCC.

Preview

Text FISIP201601-12.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (806kB) | Preview

Abstract

Peraturan terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) terus berkembang sejak diundangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2004. Kepala Daerah menjadi ranah perluasan dari pengertian Pemilihan Umum dalam UUD 1945. Perubahan pelaksanaan Pemilukada tidak luput dari aturan perundang-undangan yang terus diganti, hingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memuat ketentuan minimal dua pasangan calon. Sehingga pada Pemilukada serentak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tertunda pelaksanaannya. Hal ini memicu Effendi Gazali untuk mengajukan pengujian pasal undang-undang tersebut pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan ketentuan lebih dari satu pasangan calon dalam Pemilukada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang hanya memiliki satu pasangan Calon Kepala Daerah di antara tiga daerah di seluruh Indonesia pada Pemilukada serentak tahun 2015. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilukada dengan calon tunggal di Tasikmalaya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya.

Actions (login required)

View Item