Partisipasi Politik: Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Kapital

Ismanto, Ignatius (2016) Partisipasi Politik: Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Kapital. In: Open society conference, social and political challenges in industrial revolution 4.0 (BNBB), 15 November 2018, UTCC.

Preview

Text FISIP201601-33.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (907kB) | Preview

Abstract

Indonesia telah mengalami perubahan politik yang luar biasa sejak berakhirnya regim Orde Baru 1998. Liberalisasi politik telah mendorong tumbuhnya partai-partai politik baru, mengakhiri sistem kepartaian yang hegemoni serta mendorong kemajuan dalam demokrasi eletoral. Namun, perubahan politik yang memicu persaingan politik semakin tajam telah diikuti oleh menguatnya praktek-praktek kekuatan politik uang (money politics), dan biaya politik-pun semakin mahal. Perubahan politik sejak 1998 telah menempatkan partai politik dan parlemen menjadi lokus arena persaingan kekuasaan. Perubahan politik yang dramatis itu dipandang belum mampu mendorong perubahan demokrasi yang substansial. Praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan masih menjadi tantangan serius. Politik Indonesia ditandai oleh semakin menguatnya oligarkhi (Robinson dan Hadiz, 2004). Pemilu legislative pasca Orde Baru yang diikuti oleh banyak partai cenderung menghasilkan tingginya fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Demikian pula, Presiden terpilih dalam pemilihan presiden langsung selalu dicirikan oleh lemahnya dukungan politik di parlemen. Koalisi politik selalu menjadi isu politik sensitive yang mengundang perdebatan publik. Tulisan ini menkaji alasan yang melatar-belakangi partai-partai politik itu dalam membangun koalisi politik. Koalisi politik yang dibangun oleh kepentingan kolektif dalam mengamankan sumber-sumber ekonomi rente menjadi lahan yang menyuburkan kartel politik. Kartel politik, pada akhirnya, hanya akan melemahkan peran partai dalam memperjuangkan kemakmuran rakyat serta melemahkan parlemen dalam menjalankan funsgi checks and balances. Dalam politik kartel, bukan tidak mustahil bahwa partai dan pemilu jusru semakin rentan menjadi instrumen legitimasi belaka bagi berlangsungnya proses akumuilasi kapital seiring dengan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dalam ekonomi global yang kapitalistik.

Actions (login required)

View Item