Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan

Zubair, Ibnu (2016) Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan. In: Open society conference, social and political challenges in industrial revolution 4.0 (BNBB), 15 November 2018, UTCC.

Preview

Text FISIP201601-41.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (800kB) | Preview

Abstract

Proses pembentukan peraturan daerah, serupa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan. Tahapan-tahapannya dimulai dengan perencanaan (draft), pembuatan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahannya di lembaga legislatif. Bedanya, undang-undang disahkan melalui lembaga legislatif yang berkedudukan di pusat, sedangkan peraturan daerah disahkan oleh lembaga legislatif di daerah. Diantara berbagai proses tersebut, terselip keharusan sosialisasi sebagai usaha menginformasikan lebih dini kepada masyarakat terhadap adanya rencana untuk mengundangkan suatu materi tertentu. Sosialisasi tersebut dapat diikuti oleh berbagai pihak, sejak tahap pembahasan draft dan diskusi-diskusi tentang naskah akademik, yang merupakan satu kesatuan dari penyusunan naskah peraturan perundang-undangan (perda). Pada tahap sosialisasi awal ini, masyarakat dapat langsung merespon dengan menolak atau memberi masukan lainnya terhadap peraturan perundangan yang sedang dibicarakan. Munculnya penolakan dan stigma diskriminatif terhadap suatu perda yang telah melalui proses pembentukan yang paripurna menimbulkan tanya mendalam. Apakah peraturan tersebut melalui tahapan yang telah diharuskan oleh undang-undang, atau sekedar tahapan simbolik semata guna menghindari penolakan dan pembatalan dari masyarakat, hal itu harus ditelusuri lebih lanjut. Peraturan yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, agar kritik dan sarannya dapat diakomodasi dalam peraturan yang sedang dibentuk.

Actions (login required)

View Item