lmplementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Kasus Pada SMA. Negeri 1 Kulisusu)

Adlim, (2017) lmplementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Kasus Pada SMA. Negeri 1 Kulisusu). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43127.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Kebijakan sertfikasi guru akan tercapai dengan baik jika guru memahami dan mengerti maksud kebijakan serta mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Selain pemahaman dan penerimaan akan tujuan, tentu saja kemampuan guru dalam melaksanakan dalam proses belajar mengajar harus ditingkatkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Kulisusu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri I Kulisusu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalab kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri I Kulisusu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA 1 Kulisusu yang telah disertifikasi sebanyak 8 orang dan 3 orang dari Dinas Penddidikan Kabupaten Buton Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program sertifikasi guru belum dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat da.ri sistem rekrutmen peserta sertifikasi yang bukan berdasarkan kualitas, tapi justru berdasarkan prioritas-prioritas ketentuan yang telah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga dengan prioritas tersebut mencenninkan belwn adanya perubahan performance yang signifikan. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Buton Utara belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sudah dilakukan seperti sosialisasi, melakukan seleksi peserta, penyusunan portofolio, verifikasi berkas dan penerimaan tunjangau profesi, belum dilaksanakan dengan baik. Tim sertifikasi guru yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Buton Utara belum melaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut terlihat belum dilakukan pembinaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Faktor penghambat yang mempengruhi sertifikasi guru dalam jabatan pada sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Buton Utara, adalah peran tim sertifikasi guru dalam jabatan,kualifikasi pendidikan masih ada yang be1um sarjana (S 1) dan masa kerja guru kurang dari 4 (empat) tahun.

Actions (login required)

View Item