Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat

M, Masnawi (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43576.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB)

Abstract

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, laban merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Studi tentang implementasi Kebijakan Tata Ketola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai sebuab upaya untuk memberikan input terhadap proses pembangunan pertanian di Sulawesi Barat. Penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian tata kelola atau pengelolaan lahan yang ideal yang disarikan dari beragam teori dan praktek tata kelola laban. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai dengan lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian meliputi ruang terbangun (solid), ruang tidak terbangun atau ruang terbuka (void) serta hubungan antar ruang-ruang (linkage), dengan melihat kondisi tata ruang sekarang, Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga kini hanya Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayab. Kualitas dan kemampuan laban diperlukan optimasi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan lahan secara seksama sehingga mengambil keputusan paling menguntungkan. Prinsip penentuan kemampuan lahan untuk suatu pemanfaatan pada dasamya dilakukan dengan pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, untuk menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal. Perencanaan penggunaan lahan dipertukarkan dengan istilal1 perencanaan tata Guna lahan; karena pada dasamya memiliki pengertian yang sama. Dalam berbagai literatur, kedua istilah ini disebut land use planning. Sedikit perbedaan keduanya hanya terletak pada penekanan pada ruang (space).

Actions (login required)

View Item