Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam)

AR, Ariansyah (2018) Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43469.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Penegakkan syariat Islam di Aceh masih lemah semng masih banyak ditemukan pelanggaran syariat Islam dalam semua sendi kehidupan beragama setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Aceh yang meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam telah mengamanatkan kepada gubernur dan bupat/walikota untuk membentuk Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang berwenang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan qanun syariat Islam. Berangkat dari hal tersebut peneliti berminat melakukan kajian mendalam terkait bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas berbagai teori dan pendapat para ahli terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan anatara lain teori pemerintahan dan pemerintahan daerah, peran pemerintah, organisasi, birokrasi, administrasi, kebijakan, implementasi kebijakan, dan model-model implementasi kebijakan, Untuk mengkaji implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan efektivitas implementasi kebijakan dapat tercapai apabila didukung oleh 6 aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumberdaya kebijakan; komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi; karakteristik jawatan pelaksana; kondisi ekonomi, politik dan sosial; dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Sumber informasi adalah orang-orang yang berkapasitas dan tepat sasaran yang mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam seperti pejabat Wilayatul Hisbah, Stake holder dan beberapa masyarakat. Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data melalui pengumpulan data, pengelompokan data dari informasi yang diperoleh, penyajian hasil analisis data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemui standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam belum ada yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah sehingga perlu segera menyusun qanun dimaksud sebagai penjabaran dari Qanun Aceh yang sudah ada, alokasi keuangan sangat minim dan perlu ditingkatkan agar bisa membiayai program/ kegiatan yang diperlukan, komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi perlu ditingkatkan agar informasi penegakkan syariat Islam dapat dipahami secara makro oleh masyarakat dan stake holder yang ada. Faktor penghambat ada dua yaitu faktor internal berupa lemahnya kualitas personil WH, belum memiliki PPNS WH, alokasi anggaran rendah, sarana dan prasarana terbatas, dan motivasi/ minat personil rendah. Faktor ekstemal yaitu adanya perlindungan bagi pelanggar dari oknum tertentu, mudahnya akses mendapatkan barang terlarang, belum ada kebijakan daerah yang jelas, serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam setiap peri kehidupannya.

Actions (login required)

View Item