Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Usaha Pada Perusahaan Yang Beroperasi Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Yangkat, Roben (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Usaha Pada Perusahaan Yang Beroperasi Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43686.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan dan untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki potensi kekayaan alam seperti tambang emas, batu bara, gas bumi, perkebunan, minyak bumi dan yang tidak menjadi rahasia lagi yaitu hamparan hutan yang begitu luas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitik, karena penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Hasil penelitian tersebut adalah didapatkannya Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Izin usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan. Salah satu faktor yang didapat adalah faktor penghambatnya antara lain kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat masih kurang dapat dipahami oleh masyarakat, minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada masyarakat di tahun 2017. Dengan kurangnya masyarakat memahami persyaratan terse but sehingga masih banyak jenis perizinan yang belum terpenuhi. Kebijakan tersebut diatas adalah untuk memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan serius. Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Actions (login required)

View Item