Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Bulungan

Sardi, Santi (2017) Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43206.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) merupakan bentuk dari inisiatif e-government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan transparansi dan akuntabilitas pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun mengimplementasikan kebijakan e-procurement sebagai inovasi baru terdapat berbagai kelebihan serta kelemahan yang senantiasa mengiringinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-procurement) di Kabupaten Bulungan serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah aktor implementasi e-procurement yang masih terkait penuh dan aktif dalam kegiatan e-procurement yaitu Pengelola ULP dan LPSE serta Penyedia. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-procurement) di Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan, namun pelaksanaan implementasi tersebut belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) dimana masih terdapat 2 (dua) tujuan yang belum terlaksana secara optimal yaitu transparansi dan persaingan usaha yang sehat. Faktor-faktor yang mendukung implementasi antara lain adanya pemahaman dan kesamaan pemahaman pelaksana mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber dana yang memadai, adanya pelatihan dan sosialisasi, beragamnya media komunikasi untuk menyampaikan perintah-perintah implementasi, adanya dorongan peningkatan SDM di masyarakat terkait teknologi informasi, adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan, adanya dukungan sumber-sumber ekonomi sehingga alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah meningkat, serta adanya sikap pelaksana untuk menerima dan melaksanakan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi antara lain adanya oknum-oknum pelaksana yang melakukan kecurangan dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip pengadaan karena rendahnya integritas, kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, lemahnya koordinasi dan komunikasi di antara pengelola yang berasal dari instansi yang berbeda karena bentuk organisasi pelaksana yang masih bersifat adhoc, belum adanya SOP yang mengatur setiap kegiatan layanan, serta adanya intervensi elit-elit yang dikhawatirkan akan semakin menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Rekomendasi basil penelitian yaitu melakukan seleksi yang ketat dalam rekruitmen pengelola ULP dan LPSE, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, pembentukan organisasi LPSE dan ULP yang permanen serta penyusunan SOP pada setiap kegiatan layanan.

Actions (login required)

View Item