Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Mikou, Tuah (2018) Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43459.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu aspek strategis yang harus diperhatikan yaitu aspek Organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 sangat bernuansa Rasional, Proposional, efektif dan efisiensi. Tujuan Penelitian adalah Mendeskripsi dan menganalisis sejauh mana Penataan Organisasi Pemerintah Daerah yang te1ah dilaksanakan dan untuk mengetahui serta menganalisis langkah-langkah kebijakan strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengoptimalkan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah seiring dengan penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pola pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data Primer dan Sekunder dalam bentuk arsip, dokumen dan data statistik dan naskah penting lainnya. Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dan Observasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan urusan wajib, ada delapan yang layak dibentuk Dinas, empat bentuk Badan dan satu bidang yang hams dibentuk Satuan. Sedangkan berdasarkan Urusan Pilihan, ada Enam Dinas yang layak dibentuk. Selain itu ada empat perangkat daerah yang hams ada pada setiap daerah yaitu bidang pengawasan, bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang kepegawaian dan rumah sakit daerah. Sehingga disarankan untuk mengoptimalkan OPD agar dalam penataan organisasi perangkat daerah yang akan dilaksanakan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan serta memperhatikan SDM dan SDA yang ada.

Actions (login required)

View Item