Tombi, Joice (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) Pada Kantor Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju. Masters thesis, Universitas Terbuka.
Text
43577.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.l) di Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrumen penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk menganalisis proses pelayanan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Subjek penelitian adalah pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dan masyarakat atau pencari kerja. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan dengan proses pelayanan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah tentang pelayanan pemberian kartu tanda pencari kerja (AK.1) berdasarakan fakta lapangan pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, teori dan konsep yang relevan adalah : Struktur Birokrasi, Sumber Daya Pendukung, Disposisi, dan Komunikasi. Pada pelaksanaannya sesuai hasil temuan sudah berjalan cukup baik, petugas pelayanan pemberian kartu AK.l telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada dan memenuhi standard pelayanan, hanya sajci bel urn sesuai harapan, baik dari pihak dinas sendiri maupun masyarakat yang menerima pelayanan, hal ini dapat dilihat pada sumber daya pendukung yang terdiri dari Sumberdaya manusia dan sarana prasarana terlihat belum memadai, dimana petugas yang secara teknis mengetahui proses pelayanan pemberian kartu AK.l yang sudah mendapatkan pendidikan khusus/diklat hanya satu orang ditambah lagi dengan kondisi ruangan yang terlalu kecil sehingga membuat pencari kerja yang membutuhkan pelayanan merasa tidak nyaman.
Actions (login required)
View Item |