Widyasa, Irfan Syakir (2018) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Masters thesis, Universitas Terbuka.
![]() |
Text
43496.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) |
Abstract
Batam sejak awal pendiriannya didesain untuk menjadi Daerah Pengembangan Industri berdaya saing international. Berbagai insentif perekonomian telah diberikan bagi Batam mulai pembebasan PPn, PPnBM, dan bea masuk. Ditambah pemberian status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sejak tahun 2007 untuk jangka waktu 70 tahun. Dengan berbagai insentif fiskal yang diberikan, perkembangan Batam tidak sesuai dengan cita-cita awal. Bahkan perkembangan Batam terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan angka ekspor-impor dan pertumbuhan penduduk Batam. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Sebagai pisau analisis yang digunakan yaitu Teori lmplementasi Kebijakan Publik oleh Merilee S Grindle. Implementasi kebijakan publik dikaji dari melalui 6 variabel isi kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi yaitu interest affected (kepentingankepentingan yang mempengaruhi), type of benefits (tipe manfaat), extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), site of decision making (letak pengambilan keputusan), program implementer (pelaksana program), resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel lingkungan kebijakan (context of policy) yaitu : power, interest, and strategy of actor involved (kekmisaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), dan compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan).
Actions (login required)
![]() |
View Item |