Hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wakatobi

Aludin, (2009) Hubungan Legislatif dengan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wakatobi. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41148.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganaIisis hubungan kerja legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD) dengan eksekutif daerah (Pemerintah Daerah - Pemda) di Kabupaten Wakatobi dalam perumusan peraturan daerah (perda). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap 36 responden yang mewakili DPRD dan Pemda. Responden dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterwakilan unsur yang terlibat dalam pembentukan perda. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data tentang pembentukan perda pemilihan kepala desa. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap proses pembuatan perda pada periode 2007 sampai dengan 2008. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kerja legislatif dan eksekutif daerah muncul karena bersentuhannya tugas dan wewenang masing-masing, seperti pembuatan perda. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, anggota DPRD lebih banyak mendominasi. Situasi ini berubah setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Dalam Proses pembahasan perda, DPRD dan Pemda tidak saling mendominasi. Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman maupun faktor peraturan tata tertib DPRD yang kurang akomodatif. Pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 telah menempatkan DPRD sebagai penyeimbang pemda dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, terutama dalam proses pembahasan kebijakan Pemda. Adanya kerja sama tersebut diharapkan akan mampu merumuskan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan serta hidup di masyarakat.

Actions (login required)

View Item