Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bulungan

Setiawansyah, Dedy (2017) Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43146.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut IUP adalah suatu izin untuk melaksanakan usaha pertamhangan. Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pacta tanggal 2 Oktober 2014 menghilangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan IUP salah satunya /UP Batuan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mengkaji tentang implementasi kebijakan dalam pemberian izin usaha pertambangan mulai dari proses, faktor-faktor yang mempengaruhi sampai kepada dampak yang ditimbulkannya sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom sebagai teori utama, model teori ini menjelaskan bahwa kinerja dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh variable-variabel yang saling berkaitan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014, proses pemberian izin usaha pertambangan batuan di Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan waktu yang cukup lama, faktor dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan batuan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya (manusia, waktu dan finansial), komunikasi antar organisasi dan sikap para pelaksana kebijakan, sehingga akhimya berdampak pada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bulungan baik dampak sosial dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI), dampak ekonomi dengan berkurangnya pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan batuan dan dampak politik dengan hilangnya kewenangan dalam bidang sumber daya mineral salah satunya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan serta dampak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang harus melaksanakan kebijakan tanpa masa transisi. Kesimpulannya dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, menimbulkan dampak di Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun saran yaitu dalam menerbitkan suatu aturan perundang-undangan perlu adanya masa transisi dalam proses pengimplementasiannya dan penyederhanaan persyaratan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Batuan harus dilakukan (revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Actions (login required)

View Item