Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

Mahmuddin, (2018) Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43685.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang didasari oleh Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PATEN serta strategi/upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan program PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan informan sebanyak 5 (lima) orang dan menggunakan analisis data miles dan Huberman. Sedangkan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah teori Edward III dengan melihat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan penting yaitu bahwa pada prinsipnya impelementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur dari 4 faktor yang berperan, menujukkan variasi kemampuan antara satu dengan yang lain berbeda, 2 (dua) faktor berjalan cukup berhasil, 1 (satu) faktor berjalan dengan baik dan optimal dan 1 (satu) faktor kurang berhasil. Faktor komunikasi dan sumber daya sudah berjalan cukup baik, faktor disposisi sudah berjalan dan berhasil dengan baik sedangkan faktor struktur birokrasi belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PATEN. Faktor pendorong antara lain adalah amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 bahwa pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Indonesia wajib melaksanakan PATEN paling lambat 5 (lima) tahun setelah Permendagri tersebut diterbitkan, untuk menjangkau dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan peran kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi, kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai , dukungan finansial serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta komitmen pemerintah daerah yang masih rendah khususnya terhadap dukungan finansial, mekanisme pelayanan PATEN yang belum sesuai dengan Standar pelayanan, SOP belum dibuat dan struktur organisasi petugas PATEN belum tersedia. Oleh karena itu guna mengoptimalkan implementasi kebijakan pelayanan PATEN yang efektif, strategi/upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang intensif, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur, kejelasan tentang mekanisme pelayanan dan struktur organisasi petugas PATEN serta dukungan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten khususnya pada penguatan dari sisi anggaran.

Actions (login required)

View Item