Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase Di Kabupaten Bulungan

Ariani, Ika (2017) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase Di Kabupaten Bulungan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43168.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Kabupaten Bulungan sebagai pusat Ibukota Tanjung Selor dan pusat ibukota Provinsi Kalimantan Utara menghadapi pennasalaban pada pengelolaan drainase di perkotaan. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sebagaimana menyebabkan terjadinya genangan di area perkotaan. Penelitian ini bertujuan: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan; 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan; 3).Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari fakta di lapangan terkait faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan yaitu (1). Komunikasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait (2). Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak: cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase dan porsi anggaran yang minim; (3).Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP; (4) Disposisi adalah sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase tetapi tidak ditunjang adanya insentif; (5) Peran public dalam pengelolaan drainase yang masih rendah sehingga diperlukannya inovasi berupa pemberian reward sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item