Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat-Alat Berat/ Alat-Alat Besar

Bahri, Sjamsul (2017) Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat-Alat Berat/ Alat-Alat Besar. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43407.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang motivasi wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bennotor alat berat/alat besar di Kabupaten Bangka Barat, faktor-faktor yang menyebabkan Motivasi Wajib Pajak membayar PKB dan BBNKB Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar di Kabupaten Bangka Barat. Teori yang digunakan adalah Teori Motivasi-Hygiene yang dikembangkan oleh Frederic Helzberg yang membahas bahwa ada dua faktor motivasi yaitu intrinsik (faktor dari dalam diri wajib pajak) yang terdiri dari: I) Kejujuran Wajib Pajak; 2) Kesadaran Wajib Pajak; 3) Hasrat untuk membayar pajak; dan faktor ekstrinsik yang terdiri dari : I) Dorongan dari aparat pajak, 2) Lingkungan kerja dalam menjawab pertanyaan penelitian motivasi wajib pajak dalam pembayaran Pajak PKB dan BBNKB bermotor alat berat/alat besar di Kabupaten Bangka Barat. Kajian 101 menggunakan pendekatan kualitatif dari Creswell dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara observasi dan studi dokumentasi dengan infonnan terdiri atas wajib pajak : pemilik perorangan dan perusahaan dan birokrat : pejabat eselon I,III dan IV beserta staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat faktor yang menjadi pendukung dan yang menjadi kendala motivasi wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB alat-alat berat/alat-alat besar di Kabupaten Bangka Barat faktor yang mendukung antara lain : I) Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal penyiapan regulasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, 2) Dukungan dari instansi lainnya seperti: Kejaksaan Negeri Muntok dalam hal bantuan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan faktor yang menjadi kendala antara lain: 1) kurang optimalnya penerapan sanksi hukum, 2) Tingginya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pertama, kedua dan seterusnya, 3) Sulitnya memperoleh data dan informasi tentang keberadaan alat-alat berat/besar, 4) Terbatasnya jumlah pegawai, 5) Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat; dan 6) Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XIII/20 15 tentang pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya.

Actions (login required)

View Item