Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

Wesnedi, Candra (2018) Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43497.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Pencatatan pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena menyangkut banyak kepentingan. Pernikahan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Pelaksanaan pencatatan pernikahan harus mempunyai payung hokum yang jelas, pemerintah mengeluarkan kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama. Terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2015 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di KUA dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta petugas dalam pelaksanaan pencatatan pemikahan baik di dalam maupun di luar Balai Nikah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari serta menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah dan di luar Balai Nikah di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Diharapkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat melihat implementasi atau tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Key informan-nya adalah kepala KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kasi Bimas Kemenag Kota Tanjungpinang, pegawai KUA Kecamatan Bukit Bestari, Tokoh Masyarakat dan Calon Pengantin. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan tujuannya, walaupun masih perlu usaha dari berbagai pihak untuk meningkatkannya. Dalam hal tempat pelaksanaan pencatatan pernikahan, dengan terbitnya PP ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka pernikahan di luar Balai Nikah, walaupun di awal pelaksanaannya terjadi penurunan. Nilai-nilai sosial budaya tetap menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat untuk menentukan tempat pelaksanaan akad nikah. PP ini sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal besaran biaya pencatatan pernikahan dan terhindarnya para petugas pencatatan dari anggapan-anggapan miring terjadinya pungutan liar dan gratifikasi.

Actions (login required)

View Item