Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

Wesnedi, Candra (2018) Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang). Masters thesis, Universitas Terbuka.

[img] Text
43497.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (7MB)

Abstract

Pencatatan pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena menyangkut banyak kepentingan. Pernikahan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Pelaksanaan pencatatan pernikahan harus mempunyai payung hokum yang jelas, pemerintah mengeluarkan kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama. Terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2015 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di KUA dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta petugas dalam pelaksanaan pencatatan pemikahan baik di dalam maupun di luar Balai Nikah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari serta menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah dan di luar Balai Nikah di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Diharapkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat melihat implementasi atau tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Key informan-nya adalah kepala KUA Kecamatan Bukit Bestari, Kasi Bimas Kemenag Kota Tanjungpinang, pegawai KUA Kecamatan Bukit Bestari, Tokoh Masyarakat dan Calon Pengantin. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan tujuannya, walaupun masih perlu usaha dari berbagai pihak untuk meningkatkannya. Dalam hal tempat pelaksanaan pencatatan pernikahan, dengan terbitnya PP ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka pernikahan di luar Balai Nikah, walaupun di awal pelaksanaannya terjadi penurunan. Nilai-nilai sosial budaya tetap menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat untuk menentukan tempat pelaksanaan akad nikah. PP ini sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal besaran biaya pencatatan pernikahan dan terhindarnya para petugas pencatatan dari anggapan-anggapan miring terjadinya pungutan liar dan gratifikasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 43497.pdf
Subjects: 300 Social Science > 300-309 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 306.81 Marriage (Pernikahan, Perkawinan)
300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi)
300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336.1 Nontax Revenues (Penghasilan Negara Bukan Pajak)
300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran)
300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352.14 Local Administration, Provinces (Administrasi Lokal, Provinsi)
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: CR Cherrie Rachman
Date Deposited: 21 May 2019 06:28
Last Modified: 21 May 2019 06:28
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8423

Actions (login required)

View Item View Item