Implementasi Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Hasmonel, and Mutiara, Dewi and Gumbira, Seno Wibowo (2017) Implementasi Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Project Report. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Text 82083.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, kepastian kepemilikannya haruslah jelas dan memiliki kepastian hukum. Hambatan dalam mengimplementasikan pendaftaran tanah demi mendapatkan kepastian pemilikan tanah sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah pusat maupun daerah khususnya Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah sehingga dengan mudah dan prakatis dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Namun sampai saat ini yang terjadi dan hampir diberbagai daerah masih mengalami penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria masih belum lancar sehingga masih perlu ditemukan solusinya sesuai dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, hambatan atau permasalahan dan solusi pendaftaran tanah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan interaksi simbolik sebagai strategi penelitian, artinya, merekonstruksi penyesuaian tindakan dari tiga subjek hubungan hukum yaitu pemilik tanah dan BPN. Untuk mencapai solusi integrative mengenai suatu tatanan yang mampu menyelesaikan masalah pendaftaran tanah digunakan bridging. Di tengah kedua subyek ini, peneliti merupakan subyek ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator dalam memecahkan masalah hambatan pendaftaran tanah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. implementasi pendaftaran tanah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Jawa Barat belum tuntas karena kurang lebih 298.000 bidang dari buku tanah aktif baru terdaftar kurang lebih 49.54 %, belum adanya sistem yang terintegrasi antara data tanah yang didaftarkan yang terdapat pada kantor kecamatan Cimenyan dengan kantor badan pertanahan (BPN) Soreang Bandung Jawa Barat. 2. Faktor faktor yang menjadi penghambat pendaftaran tanah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung antara lain a. Masih cukup banyak masyarakat yang merasa aman dengan surat tanah yang sudah dimiliki seperti Akta Jual Beli Tanah b. Pemerintah dianggap tidak memberikan informasi tentang pendaftaran tanah secara lengkap kepada masyarakat c. Kecenderungan pihak-pihak tertentu masih mengkondisikan pemilik tanah tergantung dengan oknum BPN menyebabkan biaya pendaftaran tanah dinilai semakin tinggi sehingga memperkuat alasan pemilik tanah tidak mendaftarkan tanahnya karena faktor ekonomi d. Merasa kesulitan melengkapi data pendukung pendaftaran tanah Hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memperlancar pendaftaran tanah di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung a. Melaksanakan perintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. b. Mengaktifkan lagi kegiatan legalisasi aset tanah, melalui kegiatan: PRONA, Redistribusi Tanah, UKM dengan anggaran dari APBN. c. Reforma Agraria dengan akses reformnya, yaitu pasca pemberian sertifikat diikuti dengan akses reformnya antara lain: kemudahan akses permodalan, pemberian bibit pertanian, peternakan, perbaikan infrastruktur fisik dan pendampingan teknologi pertanian. Dengan demikian diharapkan ekonomi masyarakat menjadi meningkat, ini yang masih menjadi PR kita bersama d. Optimalisasi pelaksanaan LARASITA baik secara mandiri maupun terkoordinasi dengan sistem pelayanan terpadu (Y ANDU) e. Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam Pelayanan administrasi pertanahan f. Pembangunan basis data pertanahan, dengan basis bidang tanah (GEO-KKP), dimaksudkan untuk pemutakhiran data kepemilikan tanah dan deteksi dini masalah pertanahan.

Actions (login required)

View Item